TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi pernyataannya terkait institusi yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi. Namun Gatot enggan membenarkan bahwa institusi yang ia maksud adalah Badan Intelijen Nasional (BIN).
"Saya engga pernah ngomong, rekaman saya dengarkan saja, itu 1000 persen omongan saya, saya tak kompetensi menanggapi itu, nanti saya lagi pacaran berdua, didengerin, harus tanggapin lagi," kata Gatot di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Ahad, 24 September 2017.
Baca : Rekaman Senjata Ilegal, Panglima TNI: 1000 Persen Omongan Saya
Berkaitan dengan polemik pembelian 5.000 pucuk senjata yang dilontarkan Panglima TNI, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto menjelaskan duduk perkaranya. Ia mengonfirmasi bahwa senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Nasional (BIN). Ia menyebut ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN, bukan 5.000 senjata standar TNI.
Polemik ini muncul pasca rekaman pernyataan Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi.
Baca : Jokowi Diminta Usut soal Pembelian 5.000 Senjata
Gatot Nurmantyo menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. "Data kami akurat," ucap Gatot dalam rekaman itu. Rekaman tersebut lantas menuai polemik karena Gatot dianggap telah membocorkan data intelijen.
FAJAR PEBRIANTO
